Indonesia Urban Resilience Forum, Bahas Cara Meningkatkan Ketahanan Kota

jpnn.com, JAKARTA - Asian Development Bank (ADB), Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (UK FCDO), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menggelar Indonesia Urban Resilience Forum yang membahas cara-cara untuk meningkatkan ketangguhan perkotaan di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim, menghadapi ancaman besar dari banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan pergeseran curah hujan. Pertumbuhan yang cepat, terutama di kota-kota pesisir, meningkatkan risiko-risiko ini.

Dengan 75% wilayah perkotaan yang berisiko, peningkatan ketahanan menjadi hal yang mendesak.

• Industri Kripto Sumbang Pajak Rp798,84 Miliar untuk Pembangunan Ekonomi Digital

Urban Resilience Trust Fund (URTF) - dana perwalian multi-donor sebesar $82,12 juta yang didanai oleh FCDO Inggris dan dikelola oleh ADB, mendukung kota-kota di 24 negara yang memenuhi syarat, termasuk Indonesia, untuk mengurangi risiko iklim dan bencana melalui bantuan teknis dan investasi yang inovatif.

Dana ini berfokus pada adaptasi, solusi yang ramah lingkungan, dan pendanaan iklim.

Di Indonesia, bantuan sebesar $1,5 juta dalam bentuk bantuan teknis akan digunakan di Jakarta untuk menjajaki sumber-sumber pendapatan baru, terutama penetapan harga karbon, untuk meningkatkan aksi iklim.

• Operasikan 225 Unit Kapal, ASDP Kukuhkan Diri sebagai Perusahaan Penyeberangan Terbesar di Dunia

Selain itu, program bantuan teknis senilai 2 juta dolar AS-yang diluncurkan pada forum ini-akan menyasar IKN Nusantara untuk mendukung kegiatan masyarakat, melakukan retrofitting sekolah-sekolah untuk adaptasi iklim, dan mendorong pertanian perkotaan regeneratif untuk meningkatkan ketahanan pangan di ibu kota yang baru.

"Indonesia telah mengintegrasikan ketahanan bencana dan adaptasi iklim ke dalam rencana pembangunan. Selain itu, zonasi kota harus mengidentifikasi daerah rawan bencana dan membatasi kegiatan untuk meminimalkan kerugian dan dampak ekonomi," ujar Tri Dewi Virgiyanti, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).