Mahfud Sindir DPR: Silakan Bagi-Bagi Kekuasaan, tetapi, Jangan Langgar Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menyuarakan keresahannya terkait hasil Legislasi DPR yang menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD.

DPR juga menyepakati soal aturan batas usia pencalonan kepala daerah merujuk pada putusan Mahkamah Agung bukan pada Mahkamah Konstitusi.

Dalam akun resminya di X, Mahfud menuliskan yang ditujukan kepada para pimpinan parpol dan para anggota DPR.

• Keluar dari Golkar, Wanda Hamidah Singgung Kecurangan Pilpres, Oligarki, & Orde Baru

“Putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat UU. Berpolitik dan bersiasat untuk mendapat bagian dalam kekuasaan itu boleh dan itu memang bagian dari tujuan kita membangun negara merdeka,” tulis Mahfud dikutip pada Kamis (22/8).

Namun, kata dia, ada prinsip demokrasi dan konstitusi yang mengatur permainan politik. Bila mengikuti permainan politik maka sangat berbahaya.

“Adalah sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika melalui demokrasi prosedural (konspirasi dengan menang-menangan jumlah kekuatan hanya dengan koalisi taktis) siapa pun merebut kue-kue kekuasaan dengan melanggar konstitusi,” tuturnya.

• Desak Hentikan Revisi UU Pilkada, Dewan Guru Besar UI: Wibawa Negara Bakal Runtuh

Mahfud pun mempersilakan para pejabat bagi-bagi jabatan, tetapi tidak dengan menghancurkan konstitusi.

“Sesuai konstitusi, Anda berhak melakukan dan mendapat itu, tetapi, tetaplah dalam koridor konstitusi agar Indonesia selamat,” kata dia.