Wacana KIM Plus pada Pilkada, Pengamat Sebut Mudahkan Sinkronisasi Program Prabowo-Gibran di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pilkada 2024 menjadi pintu masuk untuk memuluskan program-program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di tingkat daerah.

Menurut Kang Ujang, sinkronisasi program pemerintah pusat akan lebih mudah terealisasi jika kepala daerah terpilih berasal dari kandidat yang diusung oleh KIM Plus.

Sebaliknya, jika yang menang kepala daerah dari partai oposisi maka ada potensi terjadi hambatan implementasi program.

• Bamsoet Tegaskan Kesiapan SOKSI Sukseskan Munas Golkar dan Pilkada 2024

“Kalau saya sih melihatnya pemerintah daerah itu harus paralel, harus satu frekuensi dengan pemerintah pusat. Jadi, kalau pemerintah daerahnya dari partai berbeda dari lawan politik itu sulit untuk mengimplementasikan kebijakan pusat ke daerah,” ujar Ujang, Rabu (7/8/2024).

Ujang mencontohkan saat pandemi Covid-19 melanda seluruh wilayah Indonesia, kebijakan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat perlawanan oleh sejumlah kepala daerah yang tidak sejalan seperti halnya pemerintah DKI Jakarta yang kala itu masih dipimpin Anies Baswedan selaku gubernur.

“Waktu Covid-19 itu kan banyak partai-partai oposisi menolak kebijakan Jokowi termasuk di DKI juga, Anies waktu itu kan silang pendapat selalu dengan pemerintah pusat dengan pemerintahan Jokowi dalam konteks penanganan pandemi, entah mana yang benar entah pemerintah pusat atau pemerintah daerah tapi komandonya tidak jalan, jadi selalu berbeda,” ucapnya.

• Penting, Mitigasi Potensi Sengketa pada Pilkada 2024

Belajar dari pengalaman tersebut, Ujang mengatakan wajar saja jika koalisi partai-partai pemenang pemerintah berusaha untuk menguasai atau memenangkan daerah-daerah strategis dengan membentuk KIM Plus.

“Mungkin dari pengalaman itu maka KIM atau KIM Plus atau kubu pemerintah ingin mekanisme demokrasi pilkada itu dikuasai atau dimenangkan di banyak daerah termasuk daerah-daerah strategis dari kubu pemerintah atau dari kubu KIM Plus,” ucapnya.